Senin, 17 Desember 2012


Hatta Rajasa: Stop Ekspor Bahan Mentah
Sabtu, 24 November 2012 11:23 WIB

Metrotvnews.com, Bandung:Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyerukan untuk menyetop ekspor bahan mentah. "Stop menjual bahan mentah sumber daya alam. Bangsa kita memiliki banyak tenaga 'engineering' agar produk kita lebih kompetitif di luar," kata Hatta Rajasa saat menjadi pembicara kunci pada Sarasehan Kebangsaan "Menuju Era Baru Nasionalisme Ekonomi Indonesia" di Institut Teknologi Bandung, Sabtu (24/11).

Sarasehan dihadiri sekitar 400 peserta dari berbagai kalangan profesi, termasuk sejumlah kepala daerah. Hatta bebicara tema "Nasionalisme Ekonomi Indonesia Menuju Bangsa yang Unggul di Abad 21".

Hatta menyatakan, untuk menjadi bangsa yang unggul, Indonesia harus mengelola perekonomian nasional secara inovatif dan kreatif dengan menitikberatkan pada keunggulan sumber daya manusia dan teknologi.

Hatta menegaskan, dalam tatanan perekonomian yang mengglobal saat ini tetap diperlukan "visible hand", tangan-tangan negara untuk melakukan intervensi dalam pasar terbuka. Caranya, kata alumni Teknik Perminyakan ITB tahun 1973, dengan menciptakan sebuah pasar sosial yang berkeadilan.

"Negara memberikan akses yang sama tanpa diskriminasi sambil tetap kita melindungi yang lemah,"katanya. Untuk itu, nasionalisme harus tetap digelorakan dan mendorong bangsa ini tumbuh menjadi bangsa inovatif dan kreatif. "Ada orang berpendapat, nasionalisme tak relevan lagi pada era globalisasi. Saya katakan itu 'nonsense'. Nasionalisme tetap perlu di era globalisasi," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu.

Hatta menegaskan, tidak mungkin bangsa Indonesia menjadi mandiri tanpa intervensi pemerintah dalam menegakkan kedaulatan ekonomi nasional. "Nasionalisme merupakan keniscayaan. Nasionalisme adalah persoalan fundamental bangsa," kata Hatta.

Hatta menjelaskan, pada 2004-2011 ekonomi Indonesia telah tumbuh konomi 5 - 6,5 persen, peringkat investasi menlonjak jadi "BBB-" dan pendapatan per kapita saat ini sebesar 3.500 dolar AS. Tetapi, kata Hatta, pertumbuhan itu tidak diiringi dengan peningkatan kemampuan berproduksi anak bangsa.

Indonesia, kata Hatta, harus tetap waspada pada ancaman "middle income trap", situasi yang terjadi pada negara berpenghasilan menengah yang ditandai dengan rasio investasi rendah, pertumbuhan infrastruktur lamban, diversifikasi industri terbatas, dan pasar tenaga kerja yang buruk.

"Di negara kecil mudah mengatasi 'middle income trap' itu. Tetapi bagi Indonesia dengan penduduk lebih dari 241 juta jiwa dalam kapal membutuhkan kehati-hatian nakhoda dalam membawa semua penumpangnya," kata Hatta.

Menurut Bank Dunia, hanya ada 13 negara yang lolos dari "middle income trap" atau ancaman di negara berpenghasilan menengah, melalui pembangunan infrastruktur, pertanian, dan perlindungan sosial.

Hatta menegaskan, pemerintah saat ini menjalankan agenda Marsterplan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan agenda Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) demi tercapainya kemandirian, pemerataan pembangunan, konektivitas nasional dan kesejahteraan rakyat. "Sudah ada pengakuan dari dunia internasional atas percepatan pembangunan itu," kata Hatta. (ant/DOR)

Analisis :
Menteri koordinator perekonomian hatta rajasa menyerukan untuk menyetop ekspor bahan mentah karna bahan mentah sumberdaya alam yang memiliki banyak tenaga ‘emgineering’ agar produk kita lebih kompetitif diluar untuk menjadi bangsa yang unggul Indonesia harus mengelola perekonomian nasional secara inovatif dengan menitik beratkan sumber daya manusia dan teknologi yang unggul di abad 21 , dalam tatanan yang menggelobal saat ini tetap diperlukan “visible hand” intervensi dalam pasar terbuka dan dengan menciptakan pasar social yang berkeadilan tanpa diskriminasi tetap melindungi yang lemah dan harus tetap waspadai pada ancaman “middle income trap” kepada Negara yang berpenghasilan menengah menurut bank dunia hanya ada 13 negara yang lolos dari “middle income trap” atau ancaman di Negara-negara berpenghasilan menengah melalui pembangunan infrastruktur, pertanian dan perlindungan social, untuk mencapai kemandirian pemerintah membangun konektivitas nasional  dan kesejahteraan rakyat dan sudah ada pengakuan dari dunia internasional atas percepatan pembangunan itu .